GURU PNS DI SEKOLAH SWASTA

Miris membayangkan apa yang akan terjadi kelak jika surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) yang intinya melarang penempatan guru pegawai negeri sipil (PNS) di sekolah swasta benar-benar dilaksanakan. Sudah ada beberapa sekolah di daerah-daerah yang melaksanakan pelarangan tersebut namun ada pula yang masih melakukan pembiaran atas edaran tersebut. Ada beberapa sekolah yang sangat mengandalkan keberadaan guru-gur PNS di sekolah-sekolah swasta.

Hal ini patut menjadi perhatian kita bersama bahwa amanah UUD yang menyatakan ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’ hanyalah sebuah kalimat yang seolah-olah dilupakan oleh pemerintah. Pendidikan untuk anak bangsa usia wajib belajar harus ditanggung bersama, terutama pemerintah. Jika pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, melarang penempatan guru PNS di sekolah-sekolah swasta, maka akan menimbulkan efek yang sangat buruk terutama bagi sekolah swasta dengan kondisi keuangan yang belum siap.

Peran sekolah swasta juga sangat signifikan dalam membantu memajukan pendidikan di negeri ini, menurut A Fathoni Rodli, Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta, saat ini ada sekitar 91 persen madrasah yang dimiliki oleh swasta dan sekitar 46 persen sekolah umum dimiliki oleh swasta. Dari sekian banyaknya sekolah dan madrasah swasta maka dapat dibayangkan sudah berapa ribu anak usia wajib belajar yang tertampung, jika pelarangan itu dilaksanakan, akan ada banyak sekolah swasta yang kolaps dan secara langsung akan berdampak pada murid yang dapat diterima belajar di sekolah swasta. Jika di sekolah swasta saja mereka tidak diterima (dengan alasan kekurangan guru), maka akan lebih banyak lagi anak putus sekolah di negeri ini.

Apakah negeri ini berkeinginan mempunyai tingkat kriminalitas yang tinggi? Anak-anak yang putus sekolah dan yang tidak sekolah serta yang tidak berpendidikan sangat rentan menjadi pelaku kriminalitas. Keterbelakangan mereka akan semakin tampak mengingat mereka juga mempunyai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, jika mereka tidak mempunyai keterampilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka menjadi penjahat adalah pilihan yang tidak akan ditolak oleh mereka. Itulah dampak dari sisi anak usia wajib belajar beberapa waktu kemudian yang tampak semakin didukung oleh pemerintah. Maka dari itu pendidikan yang menjadi beban pemerintah harus menjadi tanggungjawab bersama semua pemangku kepentingan di seluruh penjuru negeri ini.

Belum lagi kesulitan guru, terutama yang di kota, untuk mencari sekolah negeri yang mau menerima guru PNS pindahan dari sekolah swasta. Ada sekolah swasta yang sebagian besar pengajarnya adalah guru PNS. Nah, jika guru PNS di sekolah swasta harus pindah ke sekolah negeri, apa yang akan terjadi pada sekolah-sekolah swasta? Apakah ini cara pemerintah membalas budi baik sekolah swasta yang telah ikut mencerdaskan kehidupan anak bangsa? Sudah selayaknya pemerintah mempertimbangkan lagi peraturan tersebut, apa salahnya jika guru PNS mengajar di sekolah swasta? Apakah karena dibayar oleh negara maka harus juga mengajar di sekolah milik negara? Jika itu alasanya, maka untuk apa negara ada dan mengatur perikehidupan masyarakat? Tujuan guru adalah satu yaitu ikut berperan serta mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi amanah para founding father kita pada pemerintah. Maka mari kita saling membantu demi masa depan yang lebih baik.
Sumber: www.surya.co.id